Penolakan oleh ratusan masyarakat ketika hendak dikebumikan corban Covid-19 di TPU Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Andalas/ist


Kabanjahe-andalas Korban Covid-19 bukanlah aib, melainkan murni wabah yang bisa menimpa siapa saja tanpa kecuali. Virus tersebut telah menyebar di seluruh dunia, hingga menyebabkan banyak kematian. Penolakan terhadap pemakaman jenazah pasien positif Covid-19 atau PDP terjadi di sejumlah daerah.

Terbaru, proses pemakaman jenazah seorang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe, ketika hendak dikebumikan di TPU Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, ditolak ratusan warga setempat. Mendapat perlakuan itu, pihak keluarga korban hanya bisa pasrah dan bingung akan dimakamkan di mana jenazah keluarganya tersebut.

Bupati Karo Terkelin Brahmana begitu mengetahui peristiwa penolakan itu, langsung menghubungi Plt Walikota Medan Ahyar Nasution, sehingga akhirnya jenazah dibawa ke Medan dan dikebumikan di TPU Simalingkar B, Medan. Peristiwa ini semakin menambah keprihatinan di tengah perjuangan semua orang melawan virus corona.

Memetik hikmah dari kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi itu, karena diprediksi pandemi virus corona yang merupakan bencana nasional masih belum diketahui sampai kapan akan berakhir, hendaknya menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak khususnya Tim Gugus Tugas Kabupaten Karo agar lebih mengintensifkan sosialisasi ke ke masyarakat desa Salit sekitar TPU Salit.

Meningkatkan Sosialisasi

Menyikapi hal itu, Kapolres Tanah Karo, AKBP Yustinus Setyo, SH, Sik, ketika dimintai andalas pendapatnya, Rabu (27/5) di Kabanjahe, meminta Pemerintah Kabupaten Karo, perlu meningkatkan edukasi kepada seluruh masyarakat terkait protokol pemakaman dan segera mengatasi kendala tekhnis maupun administratif sehingga penanganan protokol kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal, katanya.

Pandemi Covid-19 menciptakan ketakutan dan kepanikan di tengah masyarakat. Semua orang ingin lingkungan tempat tinggalnya aman dari virus ini. Hal itu membuat sebagian masyarakat melakukan tindakan penolakan, seperti menolak kehadiran pasien positif di lingkungannya, hingga menolak pemakaman jenazah pasien Covid-19, ujarnya.

Menurut Kapolres, informasi yang beredar mengenai Covid-19 menimbulkan rasa takut yang berlebihan di tengah masyarakat. Ketika terjadi kebingungan dan kepanikan, tidak semua mendapatkan informasi yang benar. “Informasi dan sosialisasi tidak cukup hanya disampaikan melalui media, tetapi juga harus secara langsung turun kebawah, dilakukan secara clear serta jelas,” ungkap AKBP Yustinus Setyo.

“Kita dari Kepolisian dan TNI siap mendukung pelaksanaan protokol kesehatan menuju normal baru secara konsisten dan profesional berdasar peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah dalam upaya percepatan penanganan covid-19,” ucapnya.

“Jadi rasionalisasi itu kadang-kadang terabaikan. Akibat tidak adanya sosialisasi dan komunikasi,” imbuh Kapolres.

Tak Perlu Bereaksi Berlebihan

Sementara praktisi hukum, John L Situmorang SH dari Kantor Hukum John L Situmorang & Partners di Jakarta kepada andalas menuturkan, untuk mengantisipasi jangan terulang kembali maka Pemkab Karo, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karo bersama tokoh Agama dan masyarakat harus mensosialisasikan pendekatan secara kemanusiaan kepada masyarakat. Sementara dari segi medis biarlah Dinas Kesehatan yang memberikan pemahaman bahwa orang yang sudah meninggal dan sudah dimakamkan tidak bisa lagi menularkan, katanya.

Ia menegaskan masyarakat tidak perlu bereaksi terlalu berlebihan. "Dengan menjalani semua prosedur pemakaman jenazah Covid-19, sesuai guideline dari Kemenkes, SOP dan standar WHO, maka tidak akan menimbulkan penularan.

Semestinya tidak ada penolakan, terlebih lagi ini masa bencana nasional, namun demikian harusnya jauh-jauh hari sudah diterangkan ke masyarakat. “Secara agama penolakan pemakaman jenazah juga tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Meninggal itu takdir Tuhan yang tidak bisa ditolak, jadi apapun alasannya menolak pemakaman jenazah pasien Covid-19, sangat tidak terpuji," tutur terang John L Situmorang SH.

Pandangan Hukum

Di sisi lain, katanya, dari pandangan hukum, kegiatan pengumpulan massa dalam masa darurat wabah Covid-19 saat ini bertentangan dengan Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona, dalam hal ini Kapolres Tanah Karo harusnya bertindak tegas, katanya.

Polisi menjerat dengan pasal berlapis KUHP dan UU Nomor 4/1984. Mereka disangkakan dengan pasal 212 dan 214 KUHP serta UU Nomor 4/1984 tentang Penanggulangan Wabah.

Semoga tidak terulang lagi. Kedepan, Pemkab Karo, Tim Gugus dibantu TNI/Polri bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama agar secara massif mengedukasi dan menyosialisasikan kepada masyarakat terkait Standard Operational Procedure (SOP) dan protokol kesehatan pemakaman jenazah pasien yang terinfeksi Covid-19.

Langkah ini diperlukan sehingga tidak menimbulkan kecemasan dan ketakutan dari masyarakat akan terjadi penularan jika jenazah dimakamkan di wilayah mereka, apalagi sudah ada TPU khusus untuk korban covid-19 di desa Salit, papar John L Situmorang SH dari Kantor Hukum John L Situmorang & Partners

“Pada saat-saat seperti ini justru kita semua harus menunjukkan sikap berempati, saling peduli, merawat dan memperkuat kearifan lokal, mengedepankan kerukunan dan gotong-royong yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia,” tutupnya. (RTA)

Sumber: http://harianandalas.com