Gubsu Edy Rahmayadi bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Bupati Simalungun JR Saragih dalam suatu acara di Berastagi sebelum munculnya pandemi Covid-19. Andalas/robert tarigan

Kabanjahe-andalas DPRD Karo mengingatkan Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Karo agar memahami dan menjalankan SE KPK no 11/2020, yang memberi arahan dan aturan hukum penggunaan dana bantuan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

SK yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa 21/4/2020 ini, merupakan guidance Satgas Covid menyalurkan bantuan sesuai DKTS yaitu data yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) yang merupakan basis data yang selama ini digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat secara nasional.

Hal itu dikatakan anggota DPRD Karo, Friman Firdaus Sitepu, SH, kepada wartawan, Kamis sore (14/5) di Kabanjahe, menyikapi penyaluran bantuan sosial terdampak Covid-19 harus benar-benar sampai kepada penerima yang membutuhkan, tidak tumpang tindih dan tidak ada duplikasi data, serta mempedomani lima rekomendasi KPK.

“Artinya, bahwa SE KPK ini menegaskan jangan sampai yang layak mendapat bantuan terlewati, dan yang tidak berhak malah diberi. Disesuaikan dengan kondisi dilapangan bisa di update,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

KPK merekomendasikan lima hal agar pendataan dan penyaluran bansos tepat sasaran. Karenanya fasilitasi layanan pengaduan ini harus tertulis jelas dimasing masing tingkatan pemerintah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan posko yang sudah terbentuk. “Hal ini agar memudahkan masyarakat menyampaikan aduan dan sebagai langkah kontrol pejabat pelaksana/eksekutor bantuan-bantuan agar bisa tepat sasaran, transparan dan akuntabel,” kata Firdaus Sitepu.

Selain itu, KPK menyebutkan kalau penerima bantuan terdaftar pada DTKS, namun fakta di lapangan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, maka harus dilaporkan ke Dinsos/Pusdatin untuk perbaikan DTKS.

Ketiga, sambungnya lagi, untuk memastikan data valid maka data penerima bansos dari program-program lainnya atau data hasil pengumpulan di lapangan agar dipadankan data NIK-nya dengan data Dinas Dukcapil.

“Keempat, Pemkab Karo harus menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.

Sedang yang kelima, KPK mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi.

“Untuk itu, Pemkab Karo dan Gugus Tugas perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, cepat dan dapat ditindaklanjuti segera. Harapannya biar yang dapat bantuan sesuai dengan realita. Dan kalau ada pelanggaran ya bisa saja KPK akan bersikap tegas,” pungkasnya

Yang kita tekankan agar datanya sinkron dan valid, mana masyarakat yang sudah menerima bantuan dari program reguler dari Kementerian Sosial, mana yang belum dan mana yang layak mendapatkan BLT Dana Desa dan sebagainya, tujuannya agar semua tepat sasaran.”Program tersebut diminta agar tidak tumpang tindih dengan program bantuan yang sedang bergulir,” jelas Firdaus Sitepu.

Dia kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting untuk penanganan Covid 19 serta dampaknya. Melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), Pemkab Karo dan Gugus Tugas memiliki peran untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan. "Jika input dari pemerintah daerah tidak akurat, maka program bantuan sosial juga tidak akan tepat sasaran," ujar politikus Partai Golkar itu. (RTA)

Sumber: http://harianandalas.com