Pemkab Karo meraih penilaian WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut untuk pelaporan penggunaan anggaran TA 2019 diterima Bupati Terkelin Brahmana bersama Ketua DPRD Iriani Br Tarigan diserahkan Ketua BPK Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan


Kabanjahe-andalas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo untuk pertama kalinya berhasil meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara untuk pelaporan penggunaan anggaran TA 2019.

Prestasi ini untuk pertama kalinya diterima Pemkab Karo di tahun 2020, ditandai dengan penyerahan berkas hasil pemeriksaan kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH didampingi Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan oleh Ketua BPK Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, pada acara penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019, di Gedung BPK RI Perwakilan Sumut, Medan, Senin (29/6/2020)

Turut hadir bersama Bupati Karo, Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, Kepala Inspektorat Philemon Brahmana, SH, Kadis DPKPAD Andreasta Tarigan, Sekwan Kabupaten Karo Petrus Ginting serta Kabag Umum dan Perlengkapan, Hotman Brahmana.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan SE MM Ak CA CSFA, dalam sambutannya mengatakan, dalam catatan sejarah baru kali ini Pemerintah Kabupaten Karo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tentu ini berdasarkan mekanisme dan bukti hasil pemeriksaan diperoleh tim BPK RI.

“Hal ini menunjukkan komitmen Bupati Karo beserta jajaran OPD-nya terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan serta peran DPRD Kabupaten Karo yang terus mendorong perbaikan tata kelola keuangan yang baik sesuai kewenangannya,"ujarnya saat penyerahan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK TA 2019.

Dijelaskannya, LHP atas LKPD Tahun 2019 terdiri dari tiga laporan utama yaitu LHP atas LKPD Tahun 2019, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Eydu menyebutkan, ada empat indikator menjadi faktor penentu pemerintah daerah mendapat opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pertama, penentuan opini WTP harus berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. Kedua, pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail. Ketiga, adalah keefektifan sistem pengendalian internal, dan keempat, pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ini merupakan sebuah prestasi, sehingga untuk ditahun berikutnya, LKPD tersebut dapat dipertahankan menjadi lebih baik lagi tanpa ada catatan."Selamat kepada Pemkab Karo mendapatkan predikat opini dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP, sesuai hasil pemeriksaan dilaksanakan BPK RI Perwakilan Sumut selama kurun waktu yang di tentukan,”pesan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan.

“Opini WTP yang dicapai, telah memenuhi syarat serta ketentuan sesuai hasil pemeriksaan,”ungkapnya sembari berpesan, agar Pemkab Karo dapat terus mempertahankan predikat WTP ini, sehingga Karo bisa menjadi contoh Kabupaten/Kota lainnya, yang bersih dari permasalahan administrasi keuangan.

Prestasi WTP untuk Masyarakat Karo

Sementara, Bupati Karo Terkelin Brahmana, mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja cerdas, ihklas, tuntas dan berkualitas, sehingga target prestasi tercapai dengan sangat baik. Semoga, prestasi ini dapat terus dipertahankan di tahun–tahun mendatang.

Prestasi ini, kata Terkelin Brahmana, secara pribadi Ia persembahkan kepada masyarakat Kabupaten Karo. “Sebagai bukti di kepemimpinannya, benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah yng lebih baik lagi,”ujarnya.

Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan mengatakan, merasa bangga dengan pemberian penilaian BPK Perwakilan Medan, terkait LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) tahun anggaran anggaran 2019 meraih predikat penilaian WTP. “Ini sebuah kebanggaan yang kami rasakan di tengah masa pandemi Covid-19, sudah naik satu tingkat dari WDP ke WTP, ke depan harus lebih baik lagi,” kata Iriani.

Berdasarkan catatan andalas, tahun 2018, pengelolaan keuangan Pemkab Karo dinilai masih belum memuaskan. Hal ini sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) saat itu. (RTA)

Sumber: http://harianandalas.com