Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH, bersama Ketua KPUD Karo Gemar Tarigan, Ketua Bawaslu Karo Eva Juliani Br Pandia, Asisten II Dapat Kita Sinulingga, Kadis Dukcapil Susi Iswara Br Bangun, Kakesbang Tetap Ginting sedang mengikuti sosialisasi Permendagri No. 41/2020 secara virtual | topmetro.news

Bupati, KPUD, dan Bawaslu Karo Sepakat Dana Pilkada Mengacu Permendagri No. 41/2020

topmetro.news – Kemendagri mengadakan sosialisasi peraturan pendanaan Pilkada kepada 238 pemda di seluruh Indonesia, termasuk Karo. Keseluruhan pemda yang mengikuti pertemuan lewat ‘Zoom Meeting’ itu merupakan daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Peraturan tentang pendanaan Pilkada yang disosialisasikan tersebut adalah Permendagri No. 41/2020 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 54/2019. Peraturan ini mengatur tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang bersumber dari APBD.

Dijelaskan, Permendagri No. 54/2019 perlu mengalami perubahan sebagai tindak lanjut dari penetapan pandemi Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional.

Hal itu dilandaskan pada Kepres No. 11/2020 dan Kepres No. 12 Tahun 2020 yang merupakan landasan juridis penetapan kedaruratan bencana, sehingga Pilkada Serentak ditunda.

Kegiatan yang dilakukan Kemendagri secara virtual itu diikuti Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH, bersama Ketua KPUD Karo Gemar Tarigan, Ketua Bawaslu Karo Eva Juliani Br Pandia, Asisten II Dapat Kita Sinulingga, Kadis Dukcapil Susi Iswara Br Bangun, Kakesbang Tetap Ginting, Sabtu (20/6/2020) di Ruang Command Center Kantor Bupati Karo.

Pendanaan Tambahan
Menyikapi hal itu Bupati Karo mengaku, penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada telah menyebabkan adanya kebutuhan pendanaan tambahan.

“Tambahan tersebut meliputi penambahan jumlah pemilih, penambahan jumlah TPS dan penyediaan alat pelindung diri (APD). Hal ini tentunya akan berdampak pada APBD Karo,” ujarnya.

Dalam pendanaan ini, Terkelin merasa lega dengan keluarnya Permendagri No. 41/ 2020. Sebab ada payung hukum dalam melaksanakan penyesuaian atau penambahan kebutuhan yang dibebankan kepada APBD Karo, jika KPUD dan Bawaslu meminta penambahan anggaran.

“Kita sepakat, baik KPUD Karo maupun Bawaslu penambahan dana Pilkada akan mengacu kepada Permendagri No. 41/2020. Inilah sebagai payung hukumnya,” ujar Bupati Karo.

Sementara Ketua KPUD Karo Gemar Tarigan membenarkan, dalam mengikuti sosialisasi Permendagri No. 41 tahun 2020, menekankan dalam pelaksanaan Pilkada ke depan, ada aturan yang harus dipedomani.

“Dengan dasar inilah KPUD Karo mengajukan penambahan anggaran. Sebab secara teknis, ada rambu-rambu yang selama ini dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tidak tercantum. Sedangkan dalam Permendagri 41/2020 telah mengatur pendanaan APD (alat pelindung diri) sejak mulainya digelar tahapan hingga selesai,” tuturnya.
 
Ditambahkan Gemar, dengan diajukannya penambahan anggaran kepada Pemkab Karo dalam pengadaan APD sebesar Rp2.7 miliar, tentu semua tergantung kepada proses TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Karo.

Sementara, Ketua Bawaslu Karo Eva Juliani Br Pandia membenarkan, dalam penambahan anggaran pengadaan APD, Bawaslu juga butuh suntikan anggaran, mulai persiapan hingga tahapan Pilkada dimulai.

reporter | Rafael M Putra Pinem

Sumber: https://topmetro.news