TINJAU: Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Ketua DPRD Karo Iriani br Tarigan, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo dan sejumpah OPD meninjau lokasi tanah longsor di dekat pemukiman warga di Desa Juhar Kecamatan Juhar, Rabu (17/6/2020).

Tanah Karo (SIB)
Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo dan sejumlah kepala dinas meninjau tanah longsor di sekitar pemukiman warga di Desa Juhar, Kecamatan Juhar, Rabu (17/6/2020).

Warga yang tinggal di sekitar wilayah tanah longsor sangat berharap daerah longsor segera diperbaiki, karena sejumlah warga di sekitar tanah longsor sudah sangat resah. Apalagi setiap hujan deras turun, warga takut terjadi longsoran semakin luas.

Terkelin Brahmana sangat prihatin dengan kondisi tanah longsor tersebut, namun untuk penanggulangannya harus ada kajian teknis dari OPD untuk memberi analisa penggunaan dana daerah. Menurut Terkelin, lokasi longsor itu merupakan daerah aliran sungai (DAS).

"Tentu ini ada OPD yang lebih tahu teknisnya," kata Terkelin.

Ia pun menawarkan solusi agar warga direlokasi untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Sedangkan untuk perbaikan dilakukan dengan Dana Desa melalui padat karya, serta dibuat saluran drainase agar air hujan tidak lagi mengarah ke lokasi longsor.

Sementara Kadis Perkim Karo, Paksa Tarigan mengatakan, melihat kondisi dan letak obyek longsor sangat dilema untuk memutuskan perbaikan dengan anggaran APBD. Sebab ada peraturan Menteri Perumahan dan Pemukiman, dalam penanganan longsor di daerah DAS mensyaratkan 25-30 meter dilarang membangun rumah/gedung yang berpotensi bencana longsor.

Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan mengatakan, pada prinsipnya pihaknya sangat mendukung penganggaran jika dapat ditampung di APBD Karo."Saya selaku ketua akan mengawal dana perbaikan ini," kata Iriani.

Namun sesuai masukan dari OPD setelah melihat obyek longsor, dananya sangat sulit ditampung di APBD Karo. Jika dipaksakan akan berpotensi melanggar hukum.

"Tentu kita rembukkan dulu dengan warga dan perangkat desa," katanya.

Kepala Desa Juhar T Kaban mengaku sudah pernah membicarakan hal tersebut dengan warga, namun belum ada titik terang. (*)


Editor: Wilfred Manullang/Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Sumber: https://hariansib.com