Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dan Bupati Karo Terkelin Brahmana saat santap makan siang di Kabanjahe. (andalas/robert tarigan)

Kabanjahe-andalas Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting saat berkunjung ke Kabupaten Karo menyayangkan sikap provider Telkomsel sampai detik ini, dinilai tidak memiliki itikad baik untuk membangun komunikasi dengan pihak Pemkab Karo. Hal ini diungkapkan Baskami saat makan santap siang bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH dan rombongan DPRD Sumut, Jumat (12/06/2020) di Kabanjahe.

Menurutnya, pihak Provider Telkomsel yang telah nyata keliru dalam pendirian tower Telkomsel di atas lahan aset milik Pemkab Karo di Stasion Terminal Agribisnis (STA) di Desa Bandar Tongging Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, sudah sepantasnya melakukan komunikasi dengan pihak teknis OPD.

Terungkap juga bahwa, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Jaringan Telekomunikasi Seluler itu memiliki tower sebanyak 71 unit yang tersebar di Kabupaten Karo, dan 4 (empat) unit tower di antaranya tidak memiliki ijin dari Pemkab Karo dengan memanfaatkan delik tower temporer yang belum terkafer di Perda Karo.

"Menyikapi hal itu, ada peluang DPRD Sumut untuk melakukan dengar pendapat bersama pihak Telkomsel dan Pemkab Karo, sangat terbuka lebar, namun tergantung pihak Pemkab Karo juga tentunya,"kata Baskami.

Sementara, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan, pihaknya selalu berupaya yang terbaik dalam penyelesaian pendirian tower dilahan aset Pemkab Karo oleh provider Telkomsel. Bupati mengaku, sudah ada pihak Telkomsel datang menemui dirinya untuk meminta maaf. Namun setelah itu tidak ada ujung dan pangkal penyelesaian bersama dinas OPD terkait, langkah-langkah apa yang terbaik harus dilakukan.

Pada prinsipnya, Pemkab Karo welcome bermusyawarah sepanjang taat azas dan aturan. Tetapi, ingat ada batas-batas kesabaran dan toleransi pemerintah dalam karena menyangkut pelayanan jaringan internet kepada masyarakat."Waktu yang kita berikan belum juga terselesaikan, maka berdampak kepada situasional yang tidak kita harapkan, sebab Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting, telah merestui jika bola dilempar ke Propinsi Sumatera Utara, pihaknya siap menampung dan akan menggoreng sampai ke dalam gawang,"imbuh Terkelin.

Terpisah, sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, Joses Bangun, mengatakan, secara lisan sudah memerintahkan kepada pihak Telkomsel supaya segera mencabut dan merobohkan towernya yang tidak memiliki ijin resmi dari Pemkab Karo dan akan ditindak lanjuti secara tertulis.

Perintah bongkar/cabut itu saya sampaikan langsung secara lisan kepada pihak Telkomsel, sebelumnya saat pertemuan rapat, mereka (Telkomsel) bermohon supaya diberi kelonggaran, agar tower itu dibongkar hingga Agustus 2020 mendatang demi kepentingan umum. “Tapi karena kuatnya desakan pembongkaran tower ilegal itu melalui media, permohonan mereka (pihak Telkomsel), kita tolak. Saya himbau mereka supaya secepatnya membongkar,” kata Joses.

Menyangkut empat dari 71 tower yang tidak memiliki ijin itu, diketahui setelah kita mendesak mereka supaya menjelaskan, jumlah tower Telkomsel di Karo dalam pertemuan kemarin. Itupun masih perlu kita cheking atau croschek kebenarannya. “Kita tidak langsung percaya atas pengakuannya itu. Mana tau jumlah tower lebih dari yang disebutkannya itu, begitu juga perijinannya akan kita cek and richek kembali filenya. “Kita juga sudah menganjurkan pihak Telkomsel, supaya secepatnya mengurus ijin pendirian tower lain yang belum memiliki IMB, sebelum Pemkab Karo bertindak tegas,” ujarnya.

Disinggung apa upaya hukum akan dilakukan, Joses mengatakan, khusus mengenai tower combat yang sifatnya temporer, belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur akan hal itu, jadi sulit untuk mengenakan sanksinya. Meski demikian kita cari upaya lain, mereka akan kita kenakan denda mulai sejak pendirian tower itu.

"Mengenai laporan kepada kepolisian, setelah kami telusuri, kapsitas yang melaporkan pihak Telkomsel ke polisi adalah Bagian Pemerintahan Umum (BPU) Setdakab Kabupaten Karo, karena sesuai dengan data administrasi yang ada terdaftar pemilik aset BPU Setdakab Karo, bukan di Dinas Pertanian sebagaimana anggapan kita selama ini,” ujarnya mengklarifikasi. (RTA)

Sumber: http://harianandalas.com