Kabanjahe-andalas Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH mengapresiasi Kejaksaan Negeri Karo gulirkan beragam inovasi dalam pembangunan zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2020. Tentunya, Pemkab Karo sangat mendukung program reformasi birokrasi itu melalui kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Hal itu dikatakan Bupati Karo, Terkelin Brahmana menyikapi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2020 di lingkungan Kejaksaan Negeri Karo, Jumat (05/06/2020) di kantor Bupati, Jalan Letjen Djamin Ginting Kabanjahe.

Komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas pencanangan WBK dan WBBM saja, namun disertai dengan peningkatan serta pengembangan inovasi pelayanan, edukasi serta sosialisasi dalam permasalahan hukum kepada masyarakat."Inovasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan kesadaran hukum masyarakat,"sebut Terkelin Brahmana.

Apalagi, dengan adanya pengawasan Kejari untuk wilayah bebas korupsi, tentu sangat kita dukung, maupun dalam pengamanan aset Pemkab Karo diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan yang dilakukan oknum ASN maupun oleh pihak ketiga.

Tentunya pihak Kejari Karo akan semakin mudah melakukan tracking/lacak, titik dan lokasi keberadaan setiap aset aset pemerintah daerah, sehingga gampang melakukan cek dan ricek penguasaan dan penggunaannya terhadap aset, guna mengkordinir pengawasan, selanjutnya untuk antisipas dapat terhindar dari penyimpangan dari pihak ketiga maupun dari internal Pemkab Karo itu sendiri, kata Terkelin Brahmana.

Kini, adanya kesepakatan yang sudah terjalin antara Pemkab dengan Kejaksaan, maka ruang kejaksaan yang selama ini dianggap angker, sudah menjadi transparan, humanis, smart dan terbuka dalam aspek penegakan hukum, tutur Bupati Karo.

Terpisah, Kajari Karo Denny Achmad SH MH menjelaskan pembangunan zona integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkrit.

“Pada intinya bagaimana kita mengubah ke arah yang lebih baik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dalam hal penegakan hukum di Kabupaten Karo supaya lebih akuntabel,”kata Kajari.

Karena itu, Kajari mengimbau seluruh masyarakat untuk dapat mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan, guna mewujudkan Kejaksaan yang profesional, proporsional dan akuntabel sehingga Kejaksaan Negeri Karo dapat turut serta bekerja semaksimal mungkin dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, tutur Denny Achmad. (RTA)

Sumber: http://harianandalas.com