Bupati Terkelin Brahmana sedang penandatanganan MoU kesepakatan terkait peningkatan penerimaan PAD dan pengamanan aset daerah, dan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha dengan Kajari Karo.(andalas/robert tarigan)

Kabanjahe-andalas Pemerintah Kabupaten Karo bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Karo dalam situasi pandemi Covid-19, melakukan penandatanganan MoU kesepakatan terkait peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dan pengamanan aset daerah serta penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha.

Penandatangan ini berlangsung antara Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH bersama Kajari Karo Denny Achmad SH MH, Kamis (05/06/2020) pukul 16.00 WIB dilakukan di ruang kerja Bupati Karo, Kantor Bupati Jalan Letjen Djamin Ginting Kabanjahe.

Memorandum Of Understanding (MoU) kesepakatan bersama ini turut disaksikan perwakilan kedua instansi tersebut, Asisten Administrasi Umum Setdakab Kabupaten Karo Mulianta Tarigan, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dapit Trimei Sinulingga, Kepala Dinas DPKPAD Andreasta Tarigan, Kabag Hukum Monica May Trisa Br Purba, Kabag Otda Robinson Brahmana, Kabag Humas dan Protokoler Frans Leonardo Surbakti, Kasidatun Kejari, Mochamad Taufik Yanuarsah.

Bupati karo Terkelin Brahmana, dalam sambutannya mengatakan pada prinsipnya, Pemkab Karo taat azas dan taat aturan, sehingga apa yang tertuang dalam intruksi Jaksa Agung RI nomor : Ins -002/G/9/1994 tentang tata laksana bantuan hukum menyatakan bahwa kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat memberikan bantuan hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara, baik dalan kedudukan selaku penggugat atau tergugat dalam kasus perdata, atau sebagai tergugat dalam kasus tata usaha negara, kata Bupati Karo.

Menyikapi ini tentu Pemkab Karo, sangat apresiasi, terlebih tindak lanjut dapat terealisasi dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama, hal ini memperkuat kondisi hukum di Pemkab Karo, baik adanya permasalahan gugatan hukum ke instansi pemerintah dimana kejaksaan sebagai benteng pengacara untuk melakukan pendampingan hukum, jelas Terkelin Brahmana yang sebelum menjabat Bupati Karo berprofesi pengacara di Jakarta.

Tentu, kelanjutan kesepakatan ini ada poin -poin dan isi butir yang tetuang dalam kesepakatan akan kita laksanakan maupun pihak sebaliknya, dengan adanya kesepakatan tersebut, diharapkan permasalahan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara, akan lebih cepat dan tepat sasaran dapat diselesaikan.

Disamping itu, kejaksaan sebagai pendamping hukum dapat memberikan informasi untuk keperluan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, konsultasi hukum, dan tindakan hukum lainnya, sehingga dapat memberikan jaminan keberhasilan dalan upaya penegakan hukum di Kabupaten Karo, kata Terkelin Brahmana.

Selain itu, kedepan Pemkab Karo dan Kejaksaan selalu mengedepankan komunikasi mencari solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi, tentu hal ini akan berdampak positif dan produktif terhadap pembangunan pada semua bidang, bahkan upaya penyelesaian sertifikasi dan masalah hukum terkait tanah dapat diselesaikan secara bersama, baik adminitrasi secara komprehensif dalam rangka optimalisasi pengamanan dan penertiban aset tanah, tutur Bupati.

Segera Tindaklanjuti Isi MoU

Sementara Kajari Karo, Denny Achamd, SH, MH mengatakan sangat patut dan bangga atas kerjasama MoU kesepakatan ini dapat terjalin dan Pemkab Karo mempercayakan kepada kami (Kejari) sebagai pendampingan hukum dalam bidang perdata, sebutnya.

Lanjutnya, dalam tata pengelolaan barang milik aset daerah, kita tahu aset milik Pemkab Karo sangat banyak dan luar biasa, tentu butuh pemeliharaan, perawatan, dan menjaga ini butuh pengamanan agar tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari, dari pihak ketiga maupun masyarakat, jelas Kajari.

"Untuk itu, disarankan kata Denny, agar segera tindaklanjuti isi kesepakatan ini dengan membentuk tim khusus untuk menginventarisir aset aset daerah, agar legalitasnya sah,"ajaknya. (RTA)

Sumber: http://harianandalas.com