Bupati Karo Terkelin Brahmana saat menerima tim work PT Telkomsel area Pematang Siantar dan Kabanjahe di ruang kerja Bupati Karo. Andalas/robert tarigan

 

Kabanjahe-andalas Pendirian tower telekomunikasi di lahan aset Pemkab Karo sebagaimana disorot andalas akhirnya berbuntut panjang. Pasca tim work yang diutus oleh provider PT Telkomsel datang menemui Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH, Selasa (26/5) untuk meminta maaf dan klarifikasi, menuai jalan buntu. Pasalnya, Bupati Karo bersikukuh persoalan tersebut sudah masuk ranah hukum.

Permintaan maaf diterima, apalagi sekarang masih suasana Idul Fitri, hal yang sewajarnya dan sepatutnya kita saling memaafkan. Namun masalahnya sekarang sudah ditangani pihak Polres Karo. Jadi tidak bisa lagi kami campuri, lebih baik kita hormati proses hukum yang sedang berjalan.

Demikian ditegaskan Bupati Karo Terkelin Brahmana Rabu siang (27/5) di ruang kerjanya. Bupati mengatakan, sampai saat ini belum ada OPD terkait yang membidangi secara tekhnis, menyampikan hasil pertemuan mereka, bersama tim work Telkomsel.

Untuk itu, kata Terkelin Brahmana, mari kita tunggu saja, kita tetap berpikir positive thinking, terhadap proses hukum yang sedang berjalan dan juga kepada OPD terkait tidak mungkin mereka tidak melaporkan perkembangan jika ada "win win solution".

Lanjutnya, masalah hukum pidana itu kewenangan Polres Tanah Karo, dimana sudah dilakukan tahap penyelidikan, sedangkan penegakan Perda oleh Satpol PP Kabupaten Karo, sudah dilakukan penyegelan police line, dan mereka juga sudah lakukan pertemuan dengan melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karo dan Bappeda Kabupaten Karo.

"Inilah intinya, belum ada laporan, langkah atas pertemuan mereka, jadi sabar ya kita tunggu saja, tiba saatnya nanti saya akan panggil OPD yang bersangkutan semuanya, untuk kita klarifikasi ulang. Demikian juga proses hukum tetap berjalan,” bebernya kepada media.

Perlu saya tambahkan, kata Bupati Karo, bahwa temuan kasus pendirian tower Telkomsel tanpa memiliki IMB dan legalitas lainnya, sudah menjadi perhatian publik, jadi ini harus tuntas dari proses hukum secara transparan dan penuh tanggungjawab, supaya menjadi pembelajaran bagi pihak telekomunikasi lainnya. “Kita welcome kepada siapa saya yang mau berinvestasi di daerah kita, tapi patuhi peraturan yang ada,” tegas Terkelin Brahmana.

Sementara Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia - Badan Penelitian Aset Negara (LAI - BPAN) Indonesia, Kabupaten Karo, Sarjana Ginting, mengecam atas penyerobotan tanah aset milik Pemkab Karo, yang dilakukan secara terang-terangan oleh pihak Telkomsel, tegas Ginting.

Jelas ini, perbuatan yang semena mena tidak patut di contoh pihak provider telekomunikasi lainnya, sebab kelakuan pihak Telkomsel ini gaya "Belanda" suka menjajah demi kepentingan dan keuntungan sebanyaknya tanpa memperhitungkan aturan yang ada, apalagi tower itu sudah berdiri selama satu tahun lebih, sebutnya.

Pendirian tower di lahan aset milik Pemkab Karo di Stasion Terminal Agribisnis (STA), Desa Bandar Tongging, Kecamatan Merek, merupakan tindakan konyol, dan tergolong berani. "Sebab tidak memiliki IMB dan ijin pemilik lahan, jelas ini perbuatan melawan hukum, masuk kategori pidana pasal 385 KUHP,"ungkap Sarjana Ginting

Menurutnya, dalam waktu dekat ini tim work Lembaga Aliansi Indonesia-Badan Penelitian Aset Negara (LAI-BPAN) akan mendatangi Kapolres Tanah Karo, untuk mendesak pihak Polri, supaya segera melakukan proses penegakan hukum atas berdirinya tower tersebut yang telah merugikan keuangan negara maupun berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar desa.(RTA)

Sumber: http://harianandalas.com