Bupati Terkelin Brahmana, Kepala Dinas Perhubungan Gelora Fajar Purba dan Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi saat meninjau calon lahan lokasi Gedung uji KIR Kabupaten Karo di desa Bandar Tongging 5 Februari 2019 lalu. Andalas/robert tarigan
 
Kabanjahe-andalas Di tengah situasi pandemi Covid-19, masyarakat desak Pemerintah Kabupaten Karo dan DPRD segera realisasikan gedung pelayanan pengujian berkala bermotor (KIR). Pasalnya, hampir dua tahun belakangan ini, pemilik kendaraan bermotor yang hendak mengurus KIR harus numpang ke gedung KIR Sidikalang, Dairi.
 
Diketahui, Pemkab Karo melalui Dinas Perhubungan hingga hari ini belum memiliki gedung pengujian kendaraan bermotor, prasarana dan peralatan pengujian yang akurat didukung oleh tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji kenderaan bermotor. Sejak tanggal 21-12-2018 gedung uji KIR Kabupaten Karo resmi ditutup karena tidak layak.
 
Salah seorang warga Desa Benjire Kecamatan Tigabinanga, Dafit Ginting, kepada andalas, Selasa (19/5) di Kabanjahe, sepulang dari Sidikalang mengatakan, dalam masa pandemi Covid-19, sungguh terasa berat mengurus kartu KIR akibat harus bolak balik ke Sidikalang, ketiadaan gedung pelayanan uji kendaraan milik Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, selain biaya semakin bertambah juga sangat berbahaya ancaman penyebaran dan penyularan virus corona, yang justru seharusnya mengharuskan tetap berdiam di rumah.
 
Menurut Dafit Ginting, hal ini hendaknya menjadi masukan penting kepada Pemkab Karo maupun DPRD. Selama penmgurusan kartu KIR setiap 6 bulan selama hampir dua tahun, betapa susahnya kami hanya untuk mengurus perpanjangan kartu KIR. Dan berapa pula kerugian yang dialami daerah ini akibat kehilangan sumber pendapatan daerah (PAD) bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Karo.
 
Harusnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tanggap, peka, cerdas dan inovatif meracik serta mensinkronkan pembangunan yang dipandang urgen dan sekala prioritas, karena menyangkut mesin lokomotif penghasil PAD. "Apalagi setahu saya banyak sektor sudah diambil alih Pemprovsu, seperti dinas kehutanan, izin galian C, terminal type B, pengelolaan sekolah SMA dan objek wisata di kawasan kehutanan seperti Gunung Sibayak dan Sipiso Piso, yang pengelolaanya sudah diambil alih Pemprovsu,” kritik Dafit Ginting.
 
Lain lagi dikatakan, supir ekspedisi pengumpul jeruk, N Ginting, sedangkan pemerintah menganjurkan dilarang bepergian keluar rumah bertujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sementara pengurusan uji KIR mengharuskan keluar daerah. “Inilah akibat kelalaian Pemkab Karo membangun gedung pelayanan KIR yang layak dan sesuai standar, jadi kami warga yang dirugikan, dan kami juga menjadi bingung, keselamatan atau taat bayar pajak kendaraan,” sorotnya sembari meminta dinas terkait Pemkab Karo kreatif dan tidak kaku mengakselerasi pembangunan.
 
Sekadar mengingatkan, sebagaimana diberitakan andalas sebelumnya, tempat Uji KIR milik Dishub Karo sebelumnya berada di depan Mesjid Agung Jalan Mariam Ginting Kabanjahe yang masih menumpang juga di lokasi milik Dishub Provinsi Sumatera Utara, resmi ditutup Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lantaran tak lolos standarisasi, sejak tanggal 21-12-2018 lalu.
 
Calon Lahan Gedung KIR di Stasion Terminal Agribisnis
Menyikapi desakan masyarakat, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH langsung merespon keluhan warganya. Di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 ini, ditampung anggaran pembangunan gedung uji KIR milik Pemkab Karo yang lebih representatif standar yang dipersyaratkan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kenderaan Bermotor Kementerian Perhubungan RI. Luas gedung bangunan uji KIR, yang dibutuhkan saat itu sekitar 17 m x 50 m, dengan biaya ditaksir Rp 1 milyra, sedangkan untuk pengadaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung berkisar Rp6 milyar. “Ini skala prioritas, karena menyangkut sumber PAD bagi Dinas Perhubungan kita,” tegasnya.
 
Untuk mengkonkritkan desakan masyarakat ini, direncanakan besok kembali tinjau lokasi bersama stakeholder dinas terkait, supaya sudah jelas, fix dan final, kata Bupati.
 
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, Gelora Fajar Purba, SH, MH mengungkapkan, sesuai surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor AJ.402/3/DRJD/VII/2018 Tentang Persyaratan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor maka dimohonkan kepada 16 daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, salah satunya Kabupaten Karo, yang melaksanakan pengujian kenderaan bermotor agar segera melengkapi persyaratan sesuai peraturan perundang undangan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
 
Dituangkan pada pasal 122  ditegaskan, pengujian kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pengujian yang memiliki Prasarana dan Peralatan pengujian (Gedung Uji dan Alat Uji) yang akurat didukung Tenaga Penguji yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penguji Kenderaan Bermotor. “Nah, Kabupaten Karo belum memiliki infrastruktur sesuai persyaratan di atas,” kata Gelora Fajar.
 
Kita sudah mengusulkan calon lokasinya, di areal Stasion Terminal Agribisnis (STA), desa Bandar Tongging yang berjarak sekitar 9 km dari kota Kabanjahe."Setelah kita tinjau satu tahun lalu bersama Bappeda, Kadis PUPR dan Bapak Bupati, lokasi ini sangat strategis, berada di pinggir badan jalan nasional lintas Medan-Pematang Siantar/Dairi, mobil-mobil yang akan nantinya uji KIR tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan, karena bisa langsung masuk area yang cukup luas,"jelas Gelora Fajar. (RTA)