Bupati Karo : Benahi yang perlu dibenahi sebelum menjadi bencana.

Pemerintah Kabupaten Karo terus berbenah segi  reformasi birokrasi prosedural dan reformasi subtansial, hal ini tentu membutuhkan proses, tak tanggung Pemda Karo gandeng lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Korwil Sumut melalui Supervisi Pencegahan Korupsi  monitoring dan evaluasi rencana aksi kegiatan.

Hal ini disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH saat membuka acara pencegahan korupsi terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Karo, disaksikan Sekretaris Daerah Kab.Karo Drs. K.Terkelin Purba, staf KPK Korwil Sumut Ardiandyah dan Harun Hidayat, Inspektur Kab. Karo Philemon Brahmana, Kamis, (27/11) Pukul 10:00 WIB di Aula lantai 3 Kantor bupati.

Sebelum kegiatan ini saya serahkan kepada tim  KPK, agar para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemda Karo , supaya betul betul serius mengikuti bimbingan dan arahan serta  penekanan yang segera dibenahi supaya dibenahi agar tidak diterpa bencana hukum. Ujarnya

Lanjutnya, Terkelin Brahmana mengapresiasi kedatangan tim KPK sebagai narasumber dalam memberikan informasi dan keterangan sebagai modal OPD Kab.karo dalam bekerja menyelesaikan segala administrasi yang harus sesuai peruntukannya, agar dikemudian hari tidak terjadi Human Error. Imbuhnya

Sementara Supervisi Pencegahan KPK Korwil Sumut Ardiandyah dan Harun Hidayat menekankan kepada seluruh OPD agar memperhatikan sesuai program pemda karo dalam  Evaluasi progress MCP (Monitoring Center for Prevention), terkait Pembahasan dan tindak lanjut penyelesaian Barang Milik Daerah bermasalah termasuk proses sertifikasi tanah-tanah milik Pemda dan Progres MoU dengan Kantor Pertanahan, Pembahasan dan tindak lanjut Optimalisasi Pendapatan Daerah. Ujarnya

Semua diatas harus diselesaikan dan jangan bertele-tele, jika ada permasalahan pihaknya siap membantu, silahkan bawa data kepada kami, sehingga pihaknya (red-KPK) dapat mengadvokasi jalan keluar, jangan ada masalah baru dicari jalan keluar. Tandasnya

Untuk itu kedepan yang paling penting khususnya PAD dari pajak dan Restribusi daerah, harus tertib administrasi dan jelas sumbernya. Ungkap Ardiandyah dan Harun.

KPK Korwil Sumut, juga menyediakan layanan Informasi dalam supervisi pencegahan yang dapat dihubungi melalui nomor telepon (021) 25578300 ext.8746. Hp. 08128694421, atau email azril. Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Keterangan foto : Bupati Karo Terkelin Brahmana membuka acara pencegahan korupsi disaksikan oleh KPK Korwil Sumut dan jajaran OPD Pemda Karo. Dok.