* Perambahan Hutan di Kawasan Perbatasan Karo- Langkat Terus Meningkat

Rapat evaluasi: Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama BNPB, BPBD Sumut dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumut dan Forkopimda gelar rapat evaluasi untuk percepatan relokasi tahap III yang sedang kita laksanakan di Siosar, Senin (25/11).

Tanah Karo (SIB)
Pemerintah Kabupaten Karo bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD Provinsi Sumut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumut, BPKP Perwakilan Sumut dan jajaran Forkopimda Karo menggelar rapat evaluasi dan langkah-langkah percepatan relokasi tahap III di Siosar, Senin (25/11) di ruang rapat bupati.

Bupati Karo Terkelin Brahmana mengemukakan, rapat ini merupakan evaluasi permasalahan dan progres pelaksanaan sekaligus untuk merumuskan langkah langkah pelaksanaan yang perlu disinergikan, sehingga kegiatan relokasi dapat terlaksana dengan baik, cepat serta akuntabel. Lebih jauh dijelaskan, beberapa kendala teknis maupun non teknis dalam pelaksanaan, musim hujan, kesiapan personil pelaksana kegiatan dan saling keterkaitan kegiatan satu dengan yang lainnya. Untuk itu dalam rapat ini, Pemda Karo siap menerima saran dan masukan atas kondisi dan situasi saat ini berkaitan dengan pelaksanaan relokasi yang sedang berlangsung, papar bupati.

Selain itu kata Terkelin Brahmana, maraknya perambahan hutan di wilayah Tahura dan jalan tembus Karo-Langkat. Untuk itu perlu langkah-langkah konkrit dalam penanganan terhadap perambahan hutan tersebut. Dalam hal ini, Dinas Kehutanan Provinsi Sumut juga menyampaikan konsep penanganan atas permasalahan tersebut.
Sementara Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, Riadil Akhir Lubis membenarkan terkait adanya perambahan hutan Tahura dan Karo-Langkat.
"Tahun 2020 mendatang, sudah dianggarkan dari Provsu untuk melakukan pembersihan warga yang mengatasnamakan pengungsi, ini sudah komitmen Gubsu," ungkap Riadil.

Dandim 0205 /TK Letkol Inf Taufik Rizal mengatakan, jajarannya siap melakukan pembersihan oknum oknum yang berkeliaran yang mengatas-namakan pengungsi apabila pihak Provinsi Sumut meminta, kita akan bantu sesuai aturan main. Dandim juga menegaskan, apabila di jajaran ada oknum TNI yang membackup, akan kita serahkan ke Polisi Militer untuk diproses.
Sementara Kepala UPT Kehutanan Tahura Provinsi Sumatera Utara Ramlan Barus menilai ada peningkatan perambahan hutan di Karo-Langkat atas nama pengungsi. Dalam catatan sebelumnya hanya terdata berjumlah 31 kepala keluarga, ternyata sekarang tahun 2019 ini, sesuai hasil investigasi dan kepala desa setempat melonjak tinggi menjadi 296 KK.

"Ironisnya temuan di lapangan, sudah banyak masyarakat melakukan transaksi jual beli tanah, baik dari Karo maupun dari Langkat. Bahkan tidak segan segan tanah tersebut sudah sertifikat Grand Sultan (pengakuan bekas hak),"sebut Ramlan.
Turut hadir dalam acara ini Direktur Peningkatan dan Pemulihan Fisik Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Taufik Kartiko, Kolonel Inf Yufti Senjaya, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, Asisten 1 Pemerintahan Drs Suang Karo-karo para OPD dan kontraktor PT Sakarnas dan para camat. (K01/d)

Sumber:https://hariansib.com/