Berastagi, 05/04/18
Badan Pusat Stastistik (BPS) Kab. Karo selenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Rapat ini dibuka secara resmi oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH di Sibayak Hotel, Berastagi, Kamis (5/4).

Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi dengan tersedianya data PMTB yang telah disagregasi berdasarkan institusi baik (pemerintah, swasta, BUMN) dan berdasarkan lapangan usaha dengan tujuan memperoleh gambaran PMTB di Indonesia menurut jenis barang, modal, lapangan usaha dan sektor institusi serta meningkatkan kualitas data neraca nasional lain yang terkait investasi yang bermanfaat bagi Pemerintah guna mengambil kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dan dunia usaha serta guna menentukan arah kebijakan usaha bagi kalangan dunia usaha.

Untuk itu, BPS akan melaksanakan survey penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang akan dilaksanakan April-Juni 2018

Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH dalam sambutannya mengatakan investasi khususnya investasi fisik merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Investasi fisik  direalisasikan dalam bentuk penambahan kapital atau dikenal juga sebagai pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Untuk dapat mengetahui sejauh mana investasi memegang peranan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, diperlukan instrumen khusus yang dapat dijadikan indikatornya.

“intinya adalah, kalau kita memiliki data pmtb secara ter-rinci baik menurut institusi maupun lapangan usaha, maka akan membantu semakin fokusnya perencanaan dan efisiensi-efektifitas alokasi dana perencanaan pembangunan. Peluangnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Jika ekonomi tumbuh, maka harapannya juga akan mendorong peningkatan penerimaan keuangan daerah” Ungkap Bupati Karo

Bupati Karo Terkelin Brahamana, SH juga menghimbau kepada semua pihak untuk mendukung kegiatan survey penyusunan disagregasi PMTB dengan memberikan jawaban yang sesuia yang dibutuhkan dengan jujur dan apa adanya.

Rapat tersebut juga diikuti Kepala BPKPAD Kab Karo Anderiasta Tarigan, Kepala Bappeda Ir. Nasib Sianturi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Susi Iswara Bangun, para pengusaha korporasi finansial dan non finansial, pengurus lembaga non profit dan beberapa OPD.

 

(Bag. Humas dan Protokol)