Senin, 6 November 2017 Bupati Karo Terkelin Brahmana, S.H menghadiri rapat koordinasi percepatan penanganan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Tahap II dan Tahap III pasca bencana erupsi gunung sinabung di ruang rapat lantai 6 kantor Kemenko PMK, Jalan Merdeka Barat No 3 Jakarta Pusat.

Marsekal Muda TNI (Purn) Masmun Yan Manggesa, S.E.,MBA. Deputi 1 Kemenko PMK sebagai Koordinator Bidang Lingkungan Hidup, Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana di seluruh Indonesia. Rakor dimulai dengan menyampaikan beberapa permasalahan di lapangan terkait relokasi di Kab. Karo yaitu, pertama  bagaimana perkembangan sarana dan prasarana pendukung seperti listrik, air, jalan dan fasilitas lainnya di tempat relokasi tahap II, kedua terkait status relokasi tahap II harus " Clear and Clean" agar proses administrasinya dapat berjalan paralel dengan proses pembangunan hunian tetapnya termasuk 21 KK dan 181 KK yang belum menentukan lokasi pilihan lain, ketiga Pemkab Karo segera menyerahkan dana penerima bantuan relokasi tahap III (by name by address) dengan menerbitkan SK Bupati Karo kepada BNPB sebagai data dukung usulan bantuan rehabilitasi dan rekontruksi, keempat bagaimana perkembangan tentang perubahan renaksi untuk relokasi tahap III ini, " Sebut Masmun Yan Manggesa.

Bupati Karo Terkelin Brahmana, S.H mengatakan Relokasi Tahap II (Mandiri) pembangunan rumah dari 1.655 telah terealisasi 542 KK, untuk fisik telah 100 %. Untuk 796 KK  ± 80 % dan belum terbangun 18 KK, lahan Usaha Tani telah terealisasi 1.679 KK (100%), realisasi sampai dengan tanggal 2 November 2017 dari 2.168 KK terealisasi 2.084 (97 %) yang belum terealisasi 84 KK (3%), target pertengahan November capai 100 %, kendalanya ada masyarakat penerima program Relokasi Mandiri namun mendapat sewa lahan sewa rumah.

Lahan pemukiman Tahap III yang izin IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) telah dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara seluas 90 Ha, di klaim oleh warga Kacinambun adalah Tanah mereka akhirnya kendala pembangunan belum terlaksana dan masih tertunda," Jelas Terkelin Brahmana

Maka saat ini Pemkab Karo sedang mengadakan dialog untuk mencari jalan keluar, jika dibutuhkan kedepan Team Pengendali Daerah (TPD) terdiri dari Pusat (Kemenko PMK, BNPB dan Kementrian Kehutanan, Staf Presiden), Provinsi Sumatera Utara (Kepala BPBD Provsu dan Dinas Kehutanan Provsu) dan Pemkab Karo (Sekda selaku BPBD Ex officio) dan SKPD Pemkab Karo terkait lainnya, secepatnya segera akan bekerja dengan tujuannya tim pengendali ini dapat bekerja dengan cepat, efisien, mengkoordinasikan segala urusan penanganan relokasi erupsi gunung sinabung, ujar Terkelin Brahmana.

Kadis Kehutanan Provsu Halen Purba saat rakor menuturkan sekilas historis lahan pemukiman Tahap III, sekarang ini diklaim oleh warga Desa Kacinambun, sesuai catatan yang ada di Provsu tahun 1965 lahan tersebut seluas 1.500 ha, diserahkan ke Pemda Karo untuk ditanami pohon pinus, kemudian tahun 2005 lahan tersebut oleh Pemda Karo seluas 250 Ha dikeluarkan dan di (SK) kan untuk keperluan Agropolitan," nah permasalahan ini warga Kacinambun merasa keberatan dan mengklaim lahan tersebut milik mereka, untuk dijadikan Relokasi tahap III , adanya keberadaan pohon pinus diatas areal ini, membuat warga cemburu dan belum ada kontribusi karena tidak merasa dilibatkan dan dianggap salah satu perusahaan yang sudah ada IPK nya (Izin Pemanfaatan Kayu) yang kami keluarkan dari Dinas Kehutanan Provsu seluas 90 Ha, diduga tidak peduli ke warga Kacinambun terkait Corporate Social Responsibility (CSR) nya  , " tuturnya singkat.

Kesimpulannya, listrik dikoordinasikan dengan PLN Binjai, air dimasukkan, menata ulang siosar, status desa yang sudah pindah baik batas-batas diperjelas dengan mengadakan musyawarah, tahap II agar diselesaikan, rumah yang sudah siap agar ditempati oleh 348 KK, lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III telah disetujui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan seluas 480,11 Ha, Tahap III disusun Master Plannya," Pungkas Masmun Yan Manggesa sambil menutup Rakor.

Hadir dalam rakor tersebut, Detty Rosita, M.Pd., sebagai Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana pada Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan, anggota Staf Kepresidenan Roy Abimanyu, Kalak BPBD Karo Ir. Martin Sitepu, Kepala BPBD Provsu DR. Ir. H. Riadil Akhir Lubis , M.Si, Kepala Lingkungan Hidup Kab. Karo Ir. Timotius Ginting.

 

Sumber: Mansur S

 

 

Tanggal hari ini:
Dikelola oleh:
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
Jalan Djamin Ginting Nomor 17 Kabanjahe Sumatera Utara