Direktur Akbid Pemkab Karo Siang Tarigan , S.pd, S.Kep, M.Kes menyatakan, terhitung tanggal 1 Januari 2018 mendatang, Akademi Kebidanan (Akbid) Pemkab Karo resmi dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI.
 
” Benar, tanggal 28 Agustus 2017 kemarin, Nomor : OT.0103/1/002036/2017, kami telah menyerahkan surat permohonan persetujuan penyerahan pengalihan asset dari Ketua DPRD Kab.Karo ke Kemenkes RI di Jakarta,” kata Siang Tarigan, saat hari ini berada di kantor Kementrian Kesehatan RI Senin (14/11) Pukul 14.00 wib, di jalan Hang Jabat 3 Blok F3 kebayoran Baru Jakarta Selatan.
 
Menurut Siang, surat tersebut merupakan syarat akhir yang harus dipenuhi dalam alih kelola Akbid Pemkab Karo, dari milik Pemda ke Kemenkes RI.
 
“Terakhir, kami menerima surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor 440/4111/SJ tanggal 6 September 2017, agar Perguruan Tinggi Kesehatan Daerah (PTKESDA) yang akan dikelola oleh Kemenkes RI dapat segera menyampaikan Berita Acara Serah Terima (BAST) ke Kemendagri, dan BKN dapat melakukan pengalihan personil PNS PTKESDA yang diberlakukan mulai 1 Januari 2018. Untuk itu hari ini ,saya bersama dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH didampingi sejumlah anggota DPRD Karo juga ikut berkunjung ke kantor Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDM) , guna berkoordinasi sebelum keluar SK alih kelola tersebut dari Pemda Karo,” jelasnya.
 
" Sementara itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana,SH dalam pertemuannya dengan Kemenkes mengatakan, Akbid Pemkab Karo satu-satunya akademi bidang kesehatan yang ada di Kabupaten Karo. Pasca terbitnya UU No 23 tahun 2014, keberadaan Perguruan Tinggi Kesehatan milik Pemkab Karo tidak memiliki payung hukum yang jelas.
 
Oleh sebab itu, kata Terkelin dalam kesempatan ini , kita sengaja datang karena kebetulan ada Undangan dari Kemenkes RI, sekaligus dapat berkordinasi untuk mencari titik terang dalam upaya alih kelola aset Akbid, bagaimana sebenarnya aturan pengelolaan Akbid Pemkab Karo Tersebut kedepannya." Ini sangat penting sebagai upaya mencegah adanya informasi yang simpang siur beredar, ini yang perlu diantisipasi, dengan tujuan masyrakat Karo tahu perkembangan sekolah Akbid tersebut, sebab tidak tertutup kemungkinan ortu akbid yang ingin menyekolahkan anaknya, tidak bertanya- tanya lagi, karena sudah tahu sebenarnya status PTKESDA di Kab.Karo "Ungkapnya
 
"Wakil Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban mengusulkan dalam pertemuan tersebut, supaya PTKESDA Karo untuk lahannya jika diijinkan tidak diambil oleh Pusat dalam pengelolaannya, sedangkan untuk sekolah perguruan tingginya siswa/i nya sesuai amanat undang-undang pengelolaannya adalah Pusat, Kami setuju, jika kalau perlu DPRD karo bersama Pemda Karo akan mencari lahan pengganti untuk Kemenkes, untuk tempat pendidikan Akbid seterusnya, jika aset PTKESDA diberikan kepada pemda setempat , Ujar Efendi Sinukaban
 
“Disela sela pertemuan Setyadi Nugroho,SH,MH kabag Hukormas Sektretaris Badan PPSDM Kes, mengatakan , apa yang diutarakan dalam pertemuan tersebut ,sangat merespon usulan dan saranya , hanya saja semua pengambil alihan aset oleh Kemenkes terhadap terhadap seluruh PTKESDA didaerah seluruh Indonesia adalah bukan kemauan Kemenkes semata, hal ini karena perintah undang-undang harus Kemenkes laksanakan." Tegasnya
 
"Mengenai lahan, yang hendak disediakan oleh Pemda Karo bersama DPRD Karo sebagai pengganti lahan PTKESDA selanjutnya akan menghibahkan kepada Kemenkes ," yah sah-sah saja sepanjang tidak jauh dari kerumunan kota, tapi kendala sekarang kami selaku Kemenkes sudah Limit waktu, sebab jika menunggu tahun 2018 anggaran APBD Karo baru menampung dana lahan,kemudian dihibahkan, ke Kemenkes , maka PTKESDA karo akan kena" Pinalti" sebab awal Januari 2018 semua PNS yang bekerja di PTKESDA sudah dialihkan, Nah target ini yang harus dikejar," Kata Setyadi Nugroho.
 
"Untuk itu, saat ini saya akan berkordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi, terkait adanya usulan Pemda Karo dan DPRD Karo, artinya seandainya pun berjalan usulan tersebut harus tetap tunduk Akbid Karo pada poltekes (Politeknik kesehatan) dan saya belum bisa memutuskan sekarang apa yang dimintakan oleh Pemkab Karo dan DPRD Karo , namun demikian Pemda Karo tolong Buatkan surat kembali, atas isi pertemuan kita ini , agar ada bahan masukan rapat dengan pimpinan saya, sebagai tindak lanjut selanjutnya, mengenai surat tetap nantinya harus clear and clean P3D nya meliputi, Personil, sarana Prasarana,pendanaan dan dokumen," Tutupnya.
 
Tampak hadir dalam rapat tersebut, Firman Firdaus Sitepu, Jidin Ginting SH,MH, Raja Mahesa Tarigan, M.Rafi Ginting, Perdata Ginting, Edy Corona Barus, Kartini Perangin-angin Kasubag Akbid Karo.
 
Sumber: Mansur S
 
 
Tanggal hari ini:
Dikelola oleh:
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
Jalan Djamin Ginting Nomor 17 Kabanjahe Sumatera Utara